 |
| Diduga Jadi Lahan Bisnis, Aktivis Soroti Pelaksanaan Bimtek Desa dan Pertanyakan Kegiatan di Luar Daerah |
WAJO,WEEKENDSULSEL – Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pemerintah desa kembali menuai sorotan. Sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan desa menilai pelaksanaan Bimtek yang terus berlangsung perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak lagi sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan penguatan pembangunan daerah.
Menurut mereka, maraknya pelaksanaan Bimtek menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut lebih menguntungkan penyelenggara daripada memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh desa. Bahkan, muncul dugaan adanya pola kerja sama yang tidak sehat antara pihak penyelenggara dengan pihak-pihak tertentu sehingga kegiatan serupa terus dilaksanakan.
"Kami meminta seluruh proses pelaksanaan Bimtek dibuka secara transparan kepada publik, mulai dari mekanisme penunjukan penyelenggara, sumber pembiayaan, besaran biaya yang dibebankan kepada desa, hingga manfaat yang benar-benar diterima peserta. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya meningkatkan kapasitas aparatur desa justru dipersepsikan sebagai lahan bisnis," ujar salah seorang aktivis.
Aktivis juga mempertanyakan alasan pelaksanaan Bimtek yang selama ini lebih sering digelar di luar daerah. Menurut mereka, apabila tujuan utamanya adalah peningkatan kapasitas aparatur desa, tidak ada alasan yang kuat untuk selalu melaksanakannya di luar Kabupaten Wajo, kecuali memang terdapat kebutuhan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kenapa Bimtek harus dilaksanakan di luar daerah? Apakah Kabupaten Wajo tidak memiliki fasilitas yang memadai? Jika kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Wajo, maka anggaran yang dikeluarkan akan berputar di daerah sendiri. Hotel, rumah makan, katering, transportasi, UMKM, hingga pelaku usaha lokal akan ikut merasakan manfaatnya. Ini juga merupakan bentuk keberpihakan terhadap perekonomian daerah," tegasnya.
Para aktivis menilai, pelaksanaan Bimtek di luar daerah juga kurang sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan belanja, setiap rupiah anggaran semestinya diprioritaskan pada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Semangat efisiensi anggaran jangan hanya menjadi slogan. Jika kegiatan dapat dilaksanakan di Kabupaten Wajo dengan kualitas yang sama, mengapa harus di luar daerah? Selain menghemat biaya perjalanan dan akomodasi, anggaran tersebut akan tetap berputar di Wajo sehingga memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal, hotel, rumah makan, jasa transportasi, dan UMKM," lanjutnya.
Menurut para aktivis, pemerintah daerah bersama organisasi yang mewadahi pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap pola penyelenggaraan Bimtek. Kegiatan peningkatan kapasitas tetap penting, namun harus diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang terukur, baik bagi aparatur desa maupun bagi perekonomian daerah.
Mereka juga meminta pemerintah daerah, Inspektorat, dan aparat pengawas melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Bimtek, termasuk memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta asas manfaat.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, para aktivis meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
