 |
| Pendidikan Karakter Dinilai Terabaikan, Bimtek Kepala Sekolah di Makassar Tuai Sorotan |
WAJO, WEEKENDSULSEL — Polemik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan Oleh CV.Adi Jaya Consulting yang dhadiri kepala sekolah di Kabupaten Wajo kembali menuai kritik dari berbagai kalangan. Selain mempertanyakan besarnya anggaran kegiatan, publik kini juga menyoroti arah kebijakan pendidikan yang dinilai mulai menjauh dari persoalan mendasar dunia pendidikan saat ini, yakni pembentukan karakter dan pengawasan moral peserta didik.
Kegiatan bertema “Pengembangan Strategi Efektif bagi Kepala Sekolah/Guru dalam Pembelajaran Deep Learning melalui Integrasi Teknologi Digital” yang dijadwalkan berlangsung di Makassar pada 8–10 Mei 2026 itu dinilai belum menjawab persoalan nyata yang dihadapi sekolah-sekolah di daerah.
Sejumlah pemerhati publik mempertanyakan alasan peningkatan nilai Matematika dijadikan dasar pelaksanaan Bimtek, sementara peserta yang dominan mengikuti kegiatan disebut merupakan kepala sekolah, bukan tenaga pengajar mata pelajaran secara langsung.
“Kalau orientasinya peningkatan hasil belajar siswa, mestinya penguatan dilakukan langsung kepada guru dan proses pembelajaran di sekolah. Bukan justru menggelar kegiatan di hotel dengan biaya jutaan rupiah per peserta,” ujar salah satu pemerhati publik, Jumat (8/5).
Sorotan semakin tajam karena kegiatan dilaksanakan di Makassar dengan biaya kontribusi mencapai Rp4,3 juta per peserta. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut kurang sensitif terhadap kondisi sekolah yang selama ini mengeluhkan keterbatasan Dana BOSP dan tekanan efisiensi anggaran.
“Kenapa harus di luar daerah? Di Wajo juga tersedia tempat yang bisa digunakan dengan biaya lebih hemat. Kalau dilaksanakan di daerah sendiri, perputaran ekonomi juga tetap dirasakan masyarakat lokal,” katanya.
Tak hanya soal anggaran, substansi kegiatan juga dinilai belum menyentuh persoalan mendesak yang kini berkembang di lingkungan pelajar. Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, tantangan dunia pendidikan saat ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga krisis moral, disiplin, hingga lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku anak-anak sekolah.
“Masyarakat sekarang justru resah melihat maraknya kekerasan antarpelajar, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga perilaku menyimpang yang bahkan sering terlihat di media sosial. Ini yang seharusnya menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan karakter yang dahulu diperkuat melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kini dinilai mulai terpinggirkan dalam sistem pendidikan modern yang terlalu berorientasi pada capaian akademik dan teknologi.
“Dulu siswa diajarkan etika, sopan santun, penghormatan kepada guru, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai itu sekarang mulai memudar. Padahal fondasi pendidikan bukan hanya kecerdasan, tetapi juga pembentukan karakter,” tambahnya.
Publik juga mempertanyakan rincian penggunaan anggaran kegiatan yang disebut mencapai Rp4,3 juta per peserta. Informasi yang beredar menyebut adanya komponen penginapan sekitar Rp350 ribu per malam dengan skema dua peserta dalam satu kamar selama dua hari kegiatan, di luar biaya konsumsi, registrasi, transportasi, dan operasional perjalanan dari Wajo ke Makassar.
“Kalau dihitung keseluruhan, tentu beban biaya yang dikeluarkan sekolah cukup besar. Publik berhak mengetahui rincian penggunaan anggaran secara terbuka,” katanya lagi.
Sorotan lain muncul terkait adanya surat tugas yang disebut diterbitkan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo sebagai dasar keikutsertaan peserta. Hal itu dinilai semakin memperkuat pentingnya keterbukaan mengenai mekanisme pelaksanaan, dasar kebijakan, serta urgensi kegiatan di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah.
Sejumlah pihak bahkan menduga adanya pola kegiatan berulang setiap tahun yang dinilai lebih banyak menghabiskan anggaran dibanding menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah.
“Kami melihat kegiatan seperti ini terus berulang hampir setiap tahun dengan anggaran besar. Tetapi publik belum melihat perubahan signifikan terhadap kualitas pendidikan maupun pembinaan karakter siswa,” tegasnya.
Kebijakan biaya “flat” Rp4,3 juta per peserta juga dinilai kurang mempertimbangkan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Sekolah kecil dengan jumlah siswa terbatas disebut berpotensi paling terbebani karena harus mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang sama dengan sekolah besar.
Karena itu, berbagai kalangan mulai mendesak agar penggunaan Dana BOSP lebih diprioritaskan pada kebutuhan langsung peserta didik, peningkatan kualitas guru di sekolah, penguatan pendidikan karakter, pengawasan siswa, serta program pembinaan moral yang dinilai semakin mendesak di tengah perkembangan sosial saat ini.
