 |
| Komisi III DPRD Wajo Dorong Penanganan Cepat Jembatan Gantung Tempe Lewat Jalur Teknis |
WAJO,WEEKENDSULSEL — Komisi III DPRD Kabupaten Wajo menunjukkan respons sigap terhadap kerusakan jembatan gantung di Kecamatan Tempe yang selama ini menjadi akses vital masyarakat. Jembatan yang membentang di atas Sungai Walanae tersebut menghubungkan wilayah Tokampu, Kelurahan Siengkang dengan Tonronge, Kelurahan Wiringpalenae.
Kerusakan terpantau terjadi pada bagian struktur bawah jembatan akibat pergeseran tanah di bantaran sungai yang tergerus arus. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat yang setiap hari memanfaatkan jalur tersebut sebagai akses terdekat.
Menindaklanjuti laporan di lapangan, Ketua Komisi III DPRD Wajo Andi Bayuni Marzuki bersama anggota, Taqwa Gaffar, langsung mengambil langkah koordinatif dengan instansi teknis terkait. Pada Senin, 26 Januari 2026, Komisi III mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang di Makassar untuk memastikan adanya penanganan sesuai kewenangan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Karena itu kami memilih langsung berkoordinasi dengan instansi teknis agar solusi yang dihasilkan bersifat konkret dan cepat ditindaklanjuti,” ujar Andi Bayuni Marzuki, Selasa (26/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi III diterima Kepala Bidang PJTA BBWS Pompengan–Jeneberang, Hayatuddin Tuasikal. BBWS menjelaskan bahwa kerusakan pondasi jembatan yang berada di kawasan sungai masuk dalam lingkup kewenangan pengelolaan dan pengendalian daya rusak air di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
BBWS Pompengan–Jeneberang pun menyatakan komitmennya untuk segera menurunkan tim teknis ke lokasi guna melakukan peninjauan dan langkah penanganan awal.
Selain itu, Komisi III DPRD Wajo juga merencanakan koordinasi lanjutan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sulawesi Selatan untuk mendorong penanganan struktur jembatan. Upaya tersebut akan diperkuat dengan komunikasi ke tingkat pusat melalui anggota DPR RI, Andi Iwan Aras.
“Kami ingin memastikan persoalan ini mendapat perhatian lintas instansi hingga ke Kementerian PUPR. Kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tegas Taqwa Gaffar.
Komisi III DPRD Wajo menegaskan bahwa langkah aktif ini merupakan wujud peran pengawasan dan pengabdian sebagai wakil rakyat, dengan memastikan permasalahan infrastruktur ditangani melalui jalur yang tepat dan berorientasi pada hasil nyata.(*)
Dicky
