TANA TORAJA, WEEKENDSULSEL ||Gelombang desakan keras datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Toraja terhadap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tana Toraja. Mereka menuntut agar Disnaker segera turun tangan mengusut dugaan praktik pengupahan di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang terjadi di Pertamina Mandetek.
Desakan ini mencuat setelah beredar informasi dari sejumlah pekerja yang mengaku menerima gaji jauh di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketua Presidium PMKRI Toraja, Imanuel, mengatakan bahwa Disnaker tidak boleh tutup mata terhadap praktik pengupahan seperti ini yang jelas-jelas berpotensi melanggar hukum ketenagakerjaan.
“Kami mendesak Disnaker Tana Toraja untuk segera turun memantau langsung kebenaran informasi ini. Jika benar para pekerja digaji di bawah UMR, itu bentuk eksploitasi yang tidak bisa ditolerir,” tegas Imanuel Rabu siang (12/11/25).
Ia juga menyoroti keras peran Pertamina yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, Pertamina seharusnya menjadi contoh dalam penegakan regulasi dan perlindungan hak-hak pekerja, bukan justru diduga melanggar aturan yang mereka sendiri wajib patuhi.
“Sebagai BUMN, Pertamina seharusnya menjadi contoh kepatuhan, bukan justru diduga melanggar aturan yang mereka wajib patuhi,” lanjutnya.
Lebih jauh, PMKRI Toraja juga menyinggung adanya dugaan praktik monopoli bahan bakar oleh segelintir pihak di lapangan. Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami juga mendesak APH untuk segera turun ke lapangan memeriksa informasi terkait praktik monopoli distribusi BBM yang merugikan masyarakat,” tutup Imanuel.
Penulis : Alvin
