 |
| Ist |
Makassar, weekendsulsel || Ketua Umum Forum Mahasiswa Toraja, Wirahadi Simak menyayangkan pernyataan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yariana Somalinggi saat rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Selasa, 6 April 2025 lalu terkait perilaku nakal dan keterlibatan kalangan pelajar pelajar dalam aksi-aksi demonstrasi.
Wihardi menyatakan pernyataan Yariana tersebut bagian dari upaya delegitimasi terhadap gerakan demokrasi serta penyempitan makna pendidikan yg seharusnya melatih siswa berpikir kritis, menyuarakan pendapat, dan bertindak untuk perubahan sosial.
Pembatasan keikutsertaan pelajar dalam aksi-aksi demonstrasi merupakan bentuk
otoritarianisme yang takut sama kebebasan berpikir dan berpendapat. Selain itu, bentuk penundukan anak muda pada otoritas tanpa ruang dan kritik.
“Memang wajar kita tertinggal. Bagaimana tidak, kualitas anggota DPRD yg lahir dari proses demokrasi tp anti demokrasi, stigmatisasi nakal bagi aktivisme pelajar ini jelas adalah upaya delegitimasi terhadap gerakan demokrasi," ujar Wirahadi.
Sementara itu Yuni, Sekretaris Umum Format, mengingatkan bahwa mengirim anak ke barak militer karena terlibat demonstrasi bukan solusi. Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan hak berpendapat dijamin dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, pelajar bukanlah tentara. Mereka adalah individu yang sedang tumbuh, belajar berpikir kritis, dan membangun identitas.
“Perlu kita sadari bahwa menjadikan militerisasi sebagai pendekatan utama justru menempatkan persoalan pendidikan dalam kerangka kekerasan dan pemaksaan, bukan pembentukan karakter yang mendalam dan manusiawi," jelas Yuni. Red
