MAKASSAR,WEEKENDSULSEL.COM — Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menyoroti kondisi kelangkaan sejumlah kebutuhan dasar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, hingga pemadaman listrik bergilir.
KP-GRD menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar yang menopang aktivitas sehari-hari dan perekonomian warga.
Ketua KP-GRD Jimi Saputra mengatakan, sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar merupakan bentuk kegagalan pemerintah, baik Pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah pusat, dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Jimi kepada media, Kamis (10/9/2026).
“Ini bentuk kegagalan pemerintah yang telah lama melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran untuk menimbun,” ujar Jimi.
Menurutnya, kondisi yang terjadi di Makassar tidak hanya menyangkut BBM dan LPG 3 kilogram, tetapi juga mencakup persoalan air bersih dan pemadaman listrik.
“Ini adalah kegagalan struktural negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kelangkaan BBM, gas LPG 3 kg, air bersih, dan pemadaman listrik berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari,” katanya.
Jimi menambahkan, kelangkaan BBM sangat berdampak terhadap kelompok masyarakat yang aktivitas dan pendapatannya bergantung pada kendaraan, seperti pekerja, nelayan, pengemudi ojek online, angkutan umum, serta sopir mobil ekspedisi atau antar daerah.
Ia menyebut masyarakat berpenghasilan kecil kini harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengantre mendapatkan BBM.
“Hari ini masyarakat kecil yang pendapatannya bergantung pada berbasis pengantaran menghabiskan waktu lebih banyak di antrean panjang mengisi BBM,” ujarnya.
Secara kelembagaan, kata Jimi, GRD juga menduga terdapat kepentingan tertentu yang mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.
“GRD menilai ini ada upaya dari kepentingan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan hari ini untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Jimi mendesak Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemda Kota Makassar, Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat jangan berdiam diri melihat persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Segera lakukan upaya untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
*(red).
