 |
| BBM Botolan Tembus Rp25Ribu, Pemerintah Jangan Tunggu Rakyat Menjerit |
WAJO,WEEKENDSULSEL — Persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM di SPBU mulai memunculkan persoalan baru. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat menyoroti munculnya BBM eceran dalam botolan yang disebut-sebut mencapai Rp25 ribu per botol. Harga yang sangat tinggi ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah, sebab ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM melalui jalur resmi, kebutuhan bahan bakar akhirnya dipenuhi melalui jalur eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Yang menjadi kekhawatiran, persoalan BBM tidak berhenti pada kendaraan masyarakat. BBM merupakan salah satu komponen penting dalam rantai distribusi barang. Jika biaya mendapatkan BBM semakin mahal, maka ongkos angkutan barang dapat ikut meningkat dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga sembako, bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Jangan sampai hari ini masyarakat dipaksa membeli BBM dengan harga tinggi, kemudian beberapa hari atau minggu ke depan masyarakat kembali dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, semua kebutuhan pokok bisa ikut naik, bahan-bahan ikut naik. Kalau sudah naik, pi baru mauki berteriak, ketinggalan kereta ki,” demikian kekhawatiran masyarakat. Pemerintah jangan sampai baru sibuk mencari solusi ketika harga sudah terlanjur melonjak. Ini harus diantisipasi sekarang.
Pemerintah daerah bersama aparat dan instansi terkait diminta turun tangan dan jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Kondisi di lapangan harus diperiksa, mulai dari ketersediaan BBM di SPBU, pola antrean, distribusi, hingga munculnya BBM eceran dengan harga yang sangat tinggi. Jika ditemukan adanya penyimpangan, permainan distribusi atau praktik yang merugikan masyarakat, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan.
Jangan sampai pemerintah ketinggalan kereta. Ketika harga BBM sudah naik, sembako ikut naik, biaya transportasi meningkat dan daya beli masyarakat tertekan, baru dilakukan rapat dan mencari solusi. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini berubah menjadi krisis harga yang lebih besar.(Dicky)
