 |
| DLH Wajo Bergerak Cepat, Perkuat Koordinasi dan Laporkan Hasil Diskusi ke Satgas MBG |
WAJO,WEEKENDSUKSEL – Setelah pertemuan diskusi bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, S.Hi, dan anggota DPRD Kabupaten Wajo, Feri Saputra Santu beberapa hari lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo langsung mengambil langkah cepat dalam menyikapi persoalan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh MBG.
Langkah tersebut diwujudkan melalui forum diskusi yang melibatkan internal DLH, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wajo, serta Dinas Kesehatan Wajo yang diwakili oleh tenaga kesehatan lingkungan. Pembahasan difokuskan pada dampak lingkungan serta pemenuhan persyaratan teknis operasional MBG.
Kepala DLH Wajo, A. Fakhrul Rijal, menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah adanya penutupan MBG di Kabupaten Wajo. Ia mengungkapkan, di beberapa daerah lain, MBG terpaksa ditutup akibat belum terpenuhinya sejumlah persyaratan.
“Hal yang menjadi perhatian utama di antaranya adalah ketersediaan IPAL dan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujarnya.
Ia menjelaskan, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wajo dilibatkan karena memiliki peran dalam pengawasan operasional MBG serta dapat memberikan rekomendasi penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Sementara itu, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam penerbitan SLHS, sedangkan DLH berperan sebagai pemberi pertimbangan teknis di bidang lingkungan.
“DLH tidak mengeluarkan SLHS, namun kami siap mendampingi dan terus mempelajari persoalan ini agar solusi yang diambil tepat,” tambahnya.
Hasil diskusi menghasilkan kesepakatan bahwa DLH siap menjadi pendamping bagi MBG, khususnya dalam pemenuhan IPAL dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sebagai bentuk tindak lanjut, seluruh hasil diskusi tersebut juga akan dilaporkan kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Wajo yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo, guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi upaya pencegahan dini agar tidak terjadi penutupan MBG di Kabupaten Wajo, sekaligus memastikan seluruh operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Kadis DLH juga mengakui masih adanya sejumlah kendala di lapangan, mengingat MBG merupakan program strategis nasional yang hingga kini belum sepenuhnya didukung oleh petunjuk teknis yang jelas sejak awal pelaksanaannya.
“Ini menjadi tantangan bersama, namun melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, kita optimistis dapat menemukan solusi terbaik,” tutupnya.(Dicky)
