WEEKENDSULSEL, TANA TORAJA — Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mencatatkan capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2025, khususnya dalam upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta pemberian layanan hukum kepada instansi pemerintah.
Berdasarkan data kinerja tahun 2025, Bidang Datun berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp1.500.000.000.000 (Rp1,5 triliun). Selain itu, pemulihan keuangan negara juga berhasil direalisasikan sebesar Rp95.163.753, sebagai bagian dari penegakan hukum perdata dan tata usaha negara yang berorientasi pada kepentingan negara.
Dalam aspek penguatan kelembagaan dan sinergi antarinstansi, Bidang Datun telah melaksanakan 6 kegiatan kerja sama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas pendampingan hukum serta pencegahan potensi kerugian negara.
Sepanjang tahun berjalan, pelayanan hukum juga menjadi fokus utama. Tercatat 28 kegiatan pelayanan hukum yang telah diberikan kepada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. Selain itu, Legal Assistance (LA) dilaksanakan dalam 12 kegiatan, sementara Legal Opinion (LO) diberikan dalam 1 kegiatan, sebagai bentuk dukungan hukum preventif terhadap kebijakan dan tindakan administrasi negara.
Pada penanganan perkara, Bidang Datun menangani 145 kegiatan non-litigasi melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) serta 3 kegiatan litigasi di pengadilan. Capaian ini menunjukkan peran aktif Bidang Datun dalam menyelesaikan persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Serly Patulak, S.H., M.H., menyampaikan bahwa capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan komitmen untuk terus mengawal kepentingan negara melalui penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
“Ke depan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta memperkuat langkah preventif guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Capaian ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
