![]() |
Dugaan Mark-Up dan Proyek Siluman di Wajo: Akankah Hukum Berjalan Tegas |
WAJO,WEEKENDSULSEL - Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan publik setelah isu dugaan mark-up proyek siluman mencuat. Forum Koalisi LSM dan Media Bersatu Kabupaten Wajo sebelumnya telah mengungkapkan indikasi adanya pelanggaran hukum yang serius dalam sejumlah proyek yang diduga tidak transparan dan merugikan negara.
Menurut laporan awal dari koalisi tersebut, dugaan praktik mark-up dan proyek siluman ini tidak hanya merusak integritas pembangunan, tetapi juga menyalahgunakan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Koalisi mengungkapkan adanya sejumlah proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan bahkan beberapa proyek diduga fiktif.
Meski pada awalnya kasus ini sempat ramai dibahas, saat ini isu tersebut terkesan mulai sepi dari pemberitaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah kasus ini sudah diproses secara hukum atau justru mandek di tengah jalan?
“Kami sejak awal sudah menyampaikan bukti dan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dalam proyek-proyek ini. Kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dan transparan dalam memproses kasus ini,” ujar salah satu perwakilan Forum Koalisi LSM dan Media Bersatu Wajo.
Masyarakat pun berharap agar proses hukum terhadap kasus ini tidak hanya menjadi formalitas belaka. Penuntasan kasus dugaan mark-up dan proyek siluman dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegakan hukum.
Hingga kini, publik masih menantikan langkah konkret dari aparat terkait, termasuk transparansi dalam pengungkapan hasil penyelidikan. Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran penting agar tidak ada lagi pelanggaran serupa yang merugikan masyarakat dan menghancurkan tatanan negara.
Tindak Lanjut yang Dinanti
Koalisi LSM dan Media Bersatu Kabupaten Wajo mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika memang terbukti ada oknum yang terlibat, mereka harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Tidak ada tempat untuk korupsi dan kecurangan. Kita semua harus bersatu untuk memastikan keadilan ditegakkan,” tegas perwakilan koalisi tersebut.
Publik kini berharap transparansi dan keberanian dari pihak berwenang untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu
Publish : ISBA/dicky