 |
| Reses Andi Yusri di Peneki Serap Beragam Aspirasi, Infrastruktur dan Pertanian Jadi Prioritas Warga |
WAJO,WEEKENDSULSEL – Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Andi Yusri, S.E., menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi terkait pembangunan yang dibutuhkan di wilayah mereka.
Reses yang berlangsung di kolong rumah panggung milik warga itu dihadiri ratusan peserta, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah kelurahan, unsur Kecamatan Takkalalla, kelompok tani, majelis taklim, pemuda, hingga kaum perempuan. Antusiasme warga terlihat sejak awal kegiatan dengan aktif mengikuti dialog dan menyampaikan berbagai usulan.
Mayoritas aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Warga meminta perbaikan jalan penghubung Peneki–Bocco yang rusak berat, perbaikan Jalan Lanaha di Kelurahan Peneki, pembangunan jembatan, serta penanganan jalan berlubang yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian utama. Masyarakat mengusulkan pembangunan jaringan irigasi untuk sawah tadah hujan, percepatan distribusi bibit padi agar sesuai jadwal tanam, penambahan tiang listrik guna mendukung Program Listrik Masuk Sawah (LISA), penggantian trafo yang rusak, serta pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik yang masih minim pencahayaan.
Tak hanya itu, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang pendidikan dan sosial, di antaranya perbaikan plafon SD Negeri 115 Leworeng, percepatan realisasi program bedah rumah bagi masyarakat yang telah diusulkan, serta bantuan seragam untuk Majelis Taklim Nurun Nisa sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pembinaan keagamaan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Andi Yusri menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan pemerintah. Ia menyebut reses merupakan sarana penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.
"Setiap aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan kawal sesuai kewenangan yang ada. Mana yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Sementara yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat akan kami komunikasikan kepada pihak terkait. Aspirasi masyarakat adalah amanah yang harus kami perjuangkan," tegas politisi PPP tersebut.(Humas DPRD Wajo)
