 |
| DPD L-GERAK Wajo Soroti Proyek Talud Desa Tellulimpoe Diduga Tanpa Papan Proyek, Upah Tukang Dipotong |
WAJO,WEEKENDSULSEL – Pembangunan talud jalan desa di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, kembali menuai sorotan, kali ini dari DPD Lembaga Gerakan Anti Kejahatan (L-GERAK) Kabupaten Wajo. Proyek talud sepanjang 350 meter yang dibangun di sisi kiri dan kanan jalan tersebut telah rampung, namun pelaksanaannya dinilai menyisakan banyak kejanggalan.
Sejak awal, warga mempertanyakan proyek ini karena tidak ditemukan papan proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, setiap pekerjaan yang dibiayai anggaran negara diwajibkan mencantumkan papan informasi berisi sumber dana, nilai proyek, volume pekerjaan, hingga pelaksana kegiatan.
Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya. “Kita sebagai masyarakat tidak tahu berapa besar anggaran proyek talud ini. Harusnya ada papan proyek supaya jelas sumber dananya dari mana dan berapa besar penggunaannya,” ujarnya.
Selain itu, muncul masalah terkait upah tukang. Berdasarkan informasi di lapangan, pembayaran yang telah disepakati sebelumnya diduga dipotong untuk TPK dan galian, sehingga pekerja menerima upah lebih rendah dari kesepakatan awal. Bahkan, para tukang mengaku bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai standar harga per meter.
Lebih jauh, kepala tukang menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek juga tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang menjadi dasar pekerjaan. Hal ini menambah daftar dugaan ketidaksesuaian dalam pekerjaan talud tersebut.
Sementara itu, DPD L-GERAK Kabupaten Wajo menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami informasi ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara di tingkat desa. Menurut lembaga tersebut, dugaan pelanggaran berupa ketiadaan papan proyek, potongan upah, serta ketidaksesuaian RAB merupakan masalah serius dan harus segera mendapat perhatian pemerintah desa maupun instansi terkait.
“Kami meminta aparat pengawas dan pemerintah terkait turun melakukan pengecekan. Jika benar ada ketidaksesuaian, maka harus ada pertanggungjawaban,” tegas perwakilan DPD L-GERAK Wajo.
Masyarakat berharap ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa dan pihak terkait lainnya. Mereka menegaskan bahwa setiap pembangunan di wilayah Desa Tellulimpoe, khususnya di Dusun Palekoreng, harus berjalan sesuai aturan, transparan, serta tidak merugikan masyarakat maupun pekerja.
Editor : Isba
Publish : Dicky
