 |
| Foto Ambulance dan situasi RDP di kantor DPRD, Jumat (12/9/2025). |
TANA TORAJA, WEEKENDSULSEL – Desakan Koalisi Aksi Mahasiswa Toraja (KASTA) terhadap pengadaan tujuh unit mobil ambulans di lingkup Dinas Kesehatan Tana Toraja kembali menyeruak. Pasalnya, kendaraan yang menelan anggaran miliaran rupiah itu beroperasi hampir setahun tanpa kelengkapan surat-surat resmi.
Persoalan ini memanas sejak aksi demonstrasi mahasiswa pada 9 September 2025. Saat itu, Sekda Tana Toraja, dr. Rudy Andilolo, berjanji di hadapan massa aksi bahwa surat-surat kendaraan akan segera dilengkapi setelah keluar dari kantor DPRD Tana Toraja. Namun, janji itu terbukti hanya pesan kosong belaka, hingga digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara penyampai aspirasi, DPRD dan Dinas Kesehatan pada 12 September 2025 lalu, dokumen kendaraan tak kunjung muncul.
Lebih parah lagi, pada forum resmi tersebut, Gari Denada selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyampaikan bahwa enam dari tujuh mobil masih belum memiliki STNK. Tetapi fakta di lapangan justru mencengangkan, STNK tujuh unit ambulance itu baru terbit pada 16 September 2025, alias setelah RDP berlangsung.
“Ini artinya PPK secara terang-terangan telah membohongi DPRD dan masyarakat Tana Toraja. Apa yang disampaikan dalam RDP hanyalah manipulasi informasi untuk menutupi kebobrokan pengelolaan proyek ini,” beber Milton Lando, Jenderal Lapangan KASTA.
KASTA menilai kebohongan ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bentuk nyata ketidakjujuran penyelenggara negara dalam mengelola aset publik.
Pertanyaan yang lebih serius kemudian muncul: dari mana sumber anggaran pengurusan surat-surat kendaraan itu? Jika pembiayaan STNK diambil dari pos anggaran lain, maka patut dicurigai adanya praktik yang tidak transparan dalam penggunaan keuangan negara.
“Jangan sampai instansi pemerintah terbiasa membohongi publik. Transparansi adalah harga mati agar uang negara digunakan tepat sasaran, bukan untuk ditutup-tutupi,” kata Milton.
Kasus ini kian menampar wajah pemerintah daerah. Bagaimana mungkin proyek vital yang menyangkut layanan kesehatan masyarakat justru dipenuhi intrik dan kebohongan?
Publik menunggu langkah tegas DPRD dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi ini, dan berpesan agar jangan ikut larut dalam praktik pembodohan massal.
Penulis: Alvin
