Ketua LSM LPRI Toraja
TANA TORAJA, WEEKENDSULSEL – Keberadaan Klinik Harapan Bunda di Mamullu, Kabupaten Tana Toraja, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ketua LSM LPRI Toraja, Rasyid Mappadang, menegaskan bahwa klinik tersebut diduga kuat menyelenggarakan layanan rawat inap tanpa izin resmi. Praktik tersebut jelas melanggar Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan izin. Padahal, izin klinik tersebut seharusnya hanya untuk pelayanan rawat jalan, bukan rawat inap.
“Kalau dibiarkan, ini sama saja pemerintah membiarkan hukum dilecehkan, sementara warga di belakang klinik yang menjadi korban,” tegas Rasyid, Selasa (30/9/2025).
Persoalan semakin serius dengan dugaan ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki sistem pengolahan limbah medis maupun domestik yang layak. Warga sekitar bahkan berulang kali mengeluhkan bau menyengat serta dugaan pembuangan limbah cair secara sembarangan. Kondisi ini bukan hanya berpotensi mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, khususnya permukiman warga yang berada tepat di belakang klinik.
Rasyid menilai, keberadaan Klinik Harapan Bunda dengan sederet dugaan pelanggarannya menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah. Ia mendesak Dinas Kesehatan Tana Toraja, Satpol PP, hingga aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan tidak menutup mata.
“Dugaan pelanggaran berlapis yang dilakukan Klinik Harapan Bunda sudah lebih dari cukup menjadi dasar penutupan operasional, pemrosesan hukum, serta penjatuhan sanksi tegas terhadap pengelolanya,” pungkasnya.
Penulis : Alvin
