 |
| Foto Ketua LSM LPRI, Rasyid Mappadang. |
TORAJA UTARA, WEEKENDSULSEL || Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja ditantang membongkar dugaan proyek yang dikerjakan asal asalan pada penataan kawasan DTW Palatokke (Fisik II) di dinas kebudayaan dan pariwisata Toraja Utara Rabu, (16/2/2020).
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) Toraja, Rasyid Mappadang mencium adanya ketidaksesuaian spek proyek APBD yang dialokasikan ke Palatokke tahun anggaran 2021.
"Saya sebagai ketua LSM LPRI Toraja, mengharapkan kepada penegak hukum Kajari untuk turun melakukan investigasi terhadap proyek ini karena tidak sesuai dengan RAB dan speknya dan jangan ada pembiaran," pintanya.
Dimana pada tahun anggaran 2021 Penataan Kawasan DTW Palatokke (Fisik II) mendapat kucuran senilai Rp. 3.559.600.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan itu mencakup beberapa item pekerjaan seperti pembangunan unit gazebo, toilet, menara pemandangan dan jalan setapak untuk pesepeda. Hasilnya ditengarai protes dari masyarakat secara fisik namun ironisnya aparat hukum tutup mata.
"Ada apa aparat hukum di Toraja Utara? untuk itu kami tantang Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan kami akan laporkan temuan-temuan di lapangan,” tegas Rasyid dalam diskusi di kediamannya, Rabu (16/2/2020).
Berdasarkan catatan LSM LPRI, proyek yang dikelola CV Arkana Energi Timur terindikasi korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara.
Misalnya pekerjaan jalan setapak untuk pesepeda, diduga dikerjakan asal asalan karena paving blok ada yang bergelombang dan tidak rata.
Lebih lanjut kata dia akan lebih baik jika kontraktor segera mengambil langkah untuk memperbaiki yang belum baik sebab, perbaikan wajib dipenuhi pihak pelaksana apalagi Masyarakat Toraja Utara sudah menyoroti kegiatan tersebut.
“Kalau masih dalam tahap pemeliharaan, mereka masih harus memperbaiki sampai masa pemeliharaannya habis,” kata Rasyid. (Red)
