 |
| (Kiri: Pengacara kondang, Jerib Rakno Talebong (JRT). Kanan: Kepala BKPSDM Tator, Joni Tonglo) |
TANA TORAJA, WEEKENDSULSEL || Dugaan praktik pemerasan kembali mencuat di lingkup instansi Pemerintah Kabupaten. Kali ini dari instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja (Tator). Praktik ini mencuat saat salah satu pegawai BKPSDM Tana Toraja inisial RP dimintai sejumlah uang dengan iming-iming pengurusan berkas menjelang masa pensiun, Jumat (11/2/2022).
Dugaan praktik pemerasan itu mencatut nama Kepala BKPSDM Tator, Joni Tonglo. Informasi yang diperoleh dari hasil investigasi media ini bahwa awalnya, korban inisial RP yang sudah menyetor uang puluhan juta rupiah melalui rekening itu sebelumnya diiming-imingi tawaran untuk pengurusan berkas menjelang masa pensiunnya.
"Modusnya menggunakan bahasa Toraja, Menggunakan foto profil WA Kepala BKPSDM Tator, mengaku sebagai Kepala BKPSDM Tator dan mengetahui semua informasi identitas saya hingga akhirnya meminta ditransferkan sejumlah uang untuk pengurusan berkas," ujar korban inisial RP.
Dugaan praktik pemerasan ini sangat disesalkan oleh salah satu pengacara kondang asal Toraja yakni Jerib Rakno Talebong, S.H., M.H, menurutnya, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, salah satunya, kurangnya sinergi antara suatu instansi dengan para insan Pers.
JRT meminta Kepala BKPSDM harus mempertanggung jawabkan keresahan publik seperti ini, sebab menurutnya, hal tersebut sudah terjadi berulang kali. Bahkan ada indikasi orang dalam yang ikut andil.
"Ini seharusnya diperhatikan oleh semua instansi di Tana Toraja kalau bisa secepatnya diklarifikasi ke media. Itulah salah satu fungsi bermitra dengan insan pers untuk mengklarifikasi keresahan yang ada," pungkas JRT, sapaan akrab Sang pengacara, Jerib Rakno Talebong.
Informasi yang dihimpun, hal ini sebelumnya sudah sering kali terjadi yang mencatut nama BKPSDM untuk meminta sejumlah uang kepada PNS yang mendekati masa pensiun.
"Kok kenapa bisa ya bocor itu data-data atau dokumen di BKPSDM Tator,? Dokumen itu yang digunakan oleh oknum untuk memeras korbannya," sesal jerib
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tana Toraja, Joni Tonglo saat dikonfirmasi, dirinya membantah telah meminta sejumlah uang kepada calon pensiunan. Dia mengatakan, pasti ada oknum yang mengatasnamakan dirinya.
“Sama kasusnya Pak Kajari Makale, kan mencatut itu namanya. Pokoknya, kalau ada tersangkut saya siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu dari ujung kaki sampai ujung rambut kalau ada itu, tidak ada itu,” katanya.
Ditanya soal kebocoran data calon pensiunan, Joni mengaku, ada pihak yang tidak bertanggung jawab dari salah satu dinas terkait.
“Ini ada orang dalam, itu mungkin lakukan pencarian. Itu kan rata-rata guru, berarti informasinya ke Diknas. Kalau ditempat saya tidak mungkin, karna kan prosesnya itu ke Taspen,” urai Joni saat dikonfirmasi Weekendsulsel.
Ditanya alasan dirinya tidak melaporkan kejadian pencatutan namanya itu ke Polisi, karena menurut dia tidak jelas siapa yang akan dia laporkan.
“Iya kita melapor kalau jelas orangnya, na ini orangnya tidak jelas siapa yang mau dilapor,” kilahnya.
“Makanya kemarin, saya sudah selalu ingatkan tapi kok masih ada yang tergiur sih. Setiap ku kasih masuk pensiun itu saya ingatkan Jangan coba-coba itu tergiur, sekarang aja susah covid masa pusat itu mau bagi-bagi duit, yang benar aja kan?,” lanjutnya.
Ia pun memberi warning kepada masyarakat agar tidak kembali tergiur dengan iming-iming seperti itu hingga mencatut namanya.
Terpisah, sang Pengacara, JRT sapaan akrab Jerib Rakno Talebong, meminta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja (Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg) untuk meminimalisir kejadian serupa terjadi dikemudian hari.
"Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja harus mengedukasi instansi-instansi terkait agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari, jika perlu buat tim khusus untuk mencari tahu dalang dari kejadian ini" pinta JRT.
Penulis: Albert agus
