 |
| Dialog JMSI Wajo Bahas Kabel Semrawut, DPRD Ingatkan Peran Telkom dan Infokom |
WAJO,WEEKENDSULSEL – Persoalan kabel utilitas yang kian semrawut di wilayah perkotaan kembali mengemuka dalam dialog publik yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Wajo di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sengkang, Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi ruang bertemunya unsur pemerintah, legislatif, pelaku utilitas, pers, dan masyarakat untuk mencari solusi penataan kabel yang lebih tertib dan aman.
Dialog tersebut dihadiri Anggota DPRD Wajo H. Mustafa, Asisten II Setda Wajo Bidang Perekonomian Dr. H. Andi Muh. Baso Iqbal, serta perwakilan OPD terkait. Sejumlah narasumber turut memberikan pandangan, di antaranya Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Wajo Mahfud, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Bau Santo, perwakilan DLH Wajo, dan Kepala PLN ULP Sengkang Kukuh.
Dalam paparannya, Mahfud menekankan perlunya sistem pengelolaan utilitas berbasis data dan informasi modern. Menurutnya, penataan kabel tidak boleh bersifat parsial, melainkan dirancang secara menyeluruh agar potensi gangguan jaringan maupun dampak visual dapat dideteksi sejak awal. “Integrasi dari perencanaan hingga pengawasan menjadi kunci,” ujarnya.
Sementara itu, Bau Santo menjelaskan bahwa setiap aktivitas pemasangan jaringan utilitas wajib tunduk pada rencana tata ruang dan zonasi. Ia menyebut mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai instrumen penting agar kegiatan usaha berjalan selaras dengan tata ruang. Beberapa opsi solusi yang ditawarkan antara lain penerapan ducting terpadu, utilitas bawah tanah, serta penggunaan tiang bersama.
Dari sisi lingkungan hidup, DLH Wajo menegaskan bahwa pelaku usaha penyedia utilitas wajib memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan. Penataan kabel yang tidak terkontrol dinilai tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. DLH mendorong adanya kolaborasi lintas sektor agar penataan utilitas sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Anggota DPRD Wajo H. Mustafa menyayangkan ketidakhadiran beberapa pihak strategis, khususnya Telkom dan Dinas Infokom. Menurutnya, keberadaan kabel yang menjuntai di pusat kota tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Ini menyangkut wajah kota dan keselamatan warga. Kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dialog publik ini merumuskan sejumlah rekomendasi, di antaranya penetapan kawasan percontohan bebas kabel udara di dalam kota, pendataan aset kabel secara terintegrasi, serta pengetatan pengawasan terhadap pemasangan jaringan baru. Ketua JMSI Wajo, Muh. Nur, berharap forum ini menjadi langkah awal menuju kebijakan penataan kabel yang adil, tertib, dan berpihak pada kepentingan publik.
(Dicky)
