 |
| Ketua LSM BPKP Wajo Kecam Dugaan Sistem “Cukong & Ketua Kelas” Pengatur Proyek, Disebut Libatkan Kerabat Bupati dan Kontraktor Asal Soppeng |
WAJO,WEEKENDSULSEL – Dugaan praktik monopoli proyek berskala besar kembali menghantui Kabupaten Wajo. Isu panas ini menyeruak setelah mencuat kabar adanya oknum kuat yang dijuluki sebagai “Cukong” dan “Ketua Kelas”, diduga berperan sebagai pengendali proyek swakelola di lingkup Dinas Pendidikan serta sejumlah tender, sekaligus menjadi pengatur fee bagi kontraktor.
Nama kontraktor asal Soppeng berinisial HH dan IH ikut disebut, lantaran keduanya diduga memiliki kedekatan dengan Bupati. Sorotan publik pun kian tajam, menyoal transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
Ketua Lembaga Badan Pemantau Kebijakan Publik (L-BPKP) Kabupaten Wajo, Andi Ahmad Sumitro, dengan tegas mengecam praktik tersebut.
“Kalau memang benar ada praktik seperti itu, ini sangat berbahaya. Anggaran pembangunan seharusnya dikelola dengan transparan, adil, dan memberi kesempatan setara bagi semua kontraktor. Jangan sampai hanya segelintir pihak yang menguasai,” tegas Sumitro.
Ia mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan menelusuri dugaan monopoli proyek dan pengaturan fee. Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menggerogoti kualitas pembangunan serta merugikan masyarakat.
“Kita tidak ingin Kabupaten Wajo tersandera kepentingan segelintir kelompok. Kami meminta pihak berwenang melakukan audit dan investigasi,” tambahnya.
Sumitro juga menekankan perlunya keterbukaan informasi pada setiap tahapan tender maupun penunjukan langsung proyek daerah.
“Kontraktor, pejabat, maupun pihak yang bermain di balik layar tidak boleh dibiarkan. Ini menyangkut uang rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk pembangunan berkualitas,” pungkasnya.
Publish : dicky
