 |
| (Dok. Ist) |
WEEKENDSULSEL, MAKASSAR || Pemerintah terus berupaya mempersempit ruang gerak mafia tanah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempercepat upaya pendataan bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN RI dan Pemprov Sulawesi Selatan terus menguatkan sinergitas dalam menindaklanjuti semakin maraknya mafia tanah di Sulawesi Selatan.
Salah satunya adalah memberikan Sertifikat kepada seluruh Kabupaten Kota dan juga masyarakat di Sulawesi Selatan yang dilakukan di Macora BallRoom, The Rinra Hotel, Makassar, Rabu (05/01/2022).
“Masyarakat sekarang sudah merasa lebih aman dalam menguasai tanahnya, tidak ada rasa takut lagi dalam mengurus tanahnya sendiri yang disebabkan oleh ulah mafia tanah,” tegas Anggota Komite 1 DPD RI, Lily Salurapa.
Ini merupakan buah dari kerja-kerja nyata di pusat, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan dengan maraknya mafia tanah.
“Komite 1 DPD RI dan Kementrian ATR/BPN melakukan rapat kerja secara berkelanjutan, menuntaskan permasalahan mafia tanah yang merugikan masyarakat, kita sepakat lawan mafia tanah,” jelas Lily Salurapa.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, dimana pemerintah bertekad akan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya dan mempersempit ruang gerak kelompok yang kerap merugikan masyarakat tersebut.
“Kalau ada mafia tanah, kami akan perangi. Saya mengatakan, mafia tanah tidak boleh menang! Kami akan kejar sampai ke ujung langit,” ucapnya.
Hadir dalam rapat kerja tersebut, selain Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa, juga turut hadir pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Panglima Kodam (Pangdam) XIV Mayor Jenderal TNI Mochamad Syafei Kasno, Kepala Polda Sulselbar Irjen Polisi Nana Sujana, Kepala Kejati Sulsel Raden Febrytrianto, serta Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika Sari. (*)
