 |
| PMKRI Cabang Tana Toraja. |
WEEKENDSULSEL, TANA TORAJA || Dalam Wujud semangat juang pemuda di hari peringatan Sumpah Pemuda, puluhan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Daerah Kabupaten Tana Toraja terkait Dana Bantuan Sosial (bansos), kamis (28/10/2021).
Mahasiswa yang datang menyampaikan Aspirasi Rakyat adalah mereka yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Toraja, para pemuda tersebut bergantian menyampaikan orasinya dengan lantang.
Jendral Lapangan (Jendlap), Demianus mengatakan, aksi ini dilaksanakan karena ada beberapa temuan PMKRI di lapangan terkhusus dana Bansos PKH yang terlalu banyak memunculkan pertanyaan dalam Masyarakat.
"Kami melakukan aksi demonstrasi karena ada beberapa persoalan yang di temukan oleh Tim Investigasi PMKRI di lapangan, salah satunya bahwa ada penyaluran bantuan dana PKH dengan Nominal Rp50.000,- jauh di bawah besaran dana PKH yang seharusnya diterima masyarakat," ungkap Demianus.
Baca berita PMKRI: Bangkitkan Semangat Kader, PMKRI Toraja Rayakan HUT RI ke-76 Dengan Kegiatan Sederhana
Selain itu, dalam orasi para demonstran, mereka juga mengatakan bukan hanya bantuan sosial PKH, tetapi juga mencakup hampir seluruh bantuan sosial yang di berikan pemerintah terlebih pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang masih terus di himpun oleh tim investigasi PMKRI.
 |
Sementara, Kordinator PKH Kabupaten Tana Toraja, Koldub membenarkan terkait Beberapa Point-point persoalan, "Memang betul kami pernah menyalurkan dana PKH dengan nominal Rp50.000,- namun itu terjadi karena memang sisa saldo di rekening penerima bantuan PKH jumlahnya hanya sekian. Kami tidak tahu dari dinsos ketika ada oknum-oknum yang mengumpulkan kartu masyarakat dan pergi menarik tanpa sepengetahuan pemilik kartu," beber Koldub beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.
Berikut beberapa point tuntutan massa aksi;
1. Mengutuk dengan keras semua pihak yang melakukan penyelewengan bantuan sosial PKH sehingga merugikan masyarakat penerima manfaat dan pemerintah.
2. Menuntut Kepala Dinas Sosial Tana Toraja untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Meminta Pemda Tana Toraja untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Tana Toraja.
4. Meminta Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja untuk segera membenahi data, sistem, mekanisme, dan petugas yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.
5. Menuntut Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja untuk sesegera mungkin memenuhi hak para penerima manfaat PKH sesuai peraturan yang berlaku.
"Persoalan ini akan kami usut sampai tuntas, demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat," tutup demianus.
Penulis: Bara'
Editor: Albert Agus
