 |
| Aksi Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Toraja Di Kantor DPRD Tana Toraja, Tolak Proyek Geotermal Bittuang |
TANA TORAJA, WEEKENDSULSEL - Aliansi Masyarakat Toraja menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja, Kamis (19/02/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana proyek geotermal di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah agar tetap berpihak kepada rakyat dan menolak rencana pengembangan proyek panas bumi di wilayah Bittuang. Selain itu, massa juga meminta agar pihak perusahaan, yakni PT Indexim Coalindo dan Millionaire Club Indonesia (MCI) Group, segera mundur dari proses pelelangan proyek tersebut.
Aliansi Masyarakat Toraja juga menolak keras segala bentuk kegiatan pertambangan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Bittuang. Mereka menilai aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan, rumah adat Tongkonan, situs budaya, serta ruang hidup masyarakat Toraja.
Selain itu, massa aksi turut mendesak agar segera disahkan Peraturan Daerah tentang pengakuan wilayah hukum adat Tana Toraja sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Salah satu anggota DPRD Tana Toraja, Semuel P. Tandirerung, yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa setiap rencana proyek, termasuk panas bumi di wilayah Balla dan Bittuang, harus melalui kajian yang matang.
“Pada dasarnya, segala sesuatu seperti perencanaan panas bumi di Balla itu tetap harus ada kajian. Ini yang belum pernah melibatkan kami, anggota DPRD. Kami belum pernah diundang oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk mengkaji apakah ini menguntungkan atau merugikan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan menolak apabila hasil kajian menunjukkan proyek tersebut merugikan masyarakat.
“Kalau memang menguntungkan negara tapi merugikan rakyat, tentu kita tolak. Sepanjang kajian menunjukkan itu merusak tatanan masyarakat dan tanah rakyat, kita tolak,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu sikap resmi DPRD dan Pemerintah Daerah terkait tuntutan yang disampaikan.
Penulis :Dom
